MEDIA DEMOKRASI, Jakarta - Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai komitmen Indonesia terhadap penyelesaian konflik Palestina melalui solusi dua negara yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80 akan menjadi ujian nyata diplomasi Indonesia di tingkat global.
Efriza mengatakan pidato Prabowo menghidupkan kembali warisan politik luar negeri bebas aktif yang sejak era Soekarno berpihak pada perdamaian, anti-kolonialisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, tantangan terbesar terletak pada bagaimana mewujudkan gagasan itu ke dalam tindakan konkret.
“Pidato itu menunjukkan Indonesia siap menjadi aktor perdamaian, termasuk di Palestina. Tetapi kelemahannya masih di detail implementasi, bagaimana menurunkan gagasan besar itu menjadi kebijakan nyata,” kata Efriza dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Ia menambahkan, janji kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza apabila diminta Dewan Keamanan PBB akan menjadi tolok ukur serius. Hal itu menuntut kesiapan politik, diplomasi, dan dukungan anggaran yang konsisten.
Efriza menilai risiko retorika yang ambisius tanpa tindak lanjut bisa menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas Indonesia di mata dunia. Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah, parlemen, dan perwakilan diplomatik di luar negeri.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyatakan, langkah Presiden Prabowo di PBB sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung perdamaian dunia. Ia menilai solusi dua negara merupakan pilihan yang konsisten dengan sikap bebas aktif Indonesia.
“Kalau kita lihat pernyataan Presiden, itu mencerminkan politik merangkul, bukan membalas kekerasan dengan kekerasan. Ini politik non-blok yang kita jalankan dengan prinsip two state solution,” kata Nurul.
Nurul menegaskan, penghormatan internasional yang diberikan kepada Indonesia setelah pidato Prabowo, mulai dari standing applause delegasi hingga pujian pemimpin dunia, harus menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan komitmen di lapangan.
Menurut dia, pengakuan global tidak datang dengan mudah dan harus dijaga dengan langkah nyata, termasuk dukungan penuh masyarakat internasional terhadap kemerdekaan Palestina.
Baik Nurul maupun Efriza menekankan bahwa komitmen Indonesia di PBB lewat pidato Presiden bukan sekadar simbol, melainkan mandat konstitusi dan nilai moral bangsa yang menolak penjajahan serta mengedepankan perdamaian abadi.
Sumber : ANTARA
Jalan G Obos IX No. 26 Kota Palangka Raya
081351921771
mediademokrasi@gmail.com
Copyright © 2020 Media Demokrasi All rights reserved. | Redaksi | Pedoman Media Cyber | Disclimer