MPR: Pidato Prabowo di PBB Tegaskan RI Siap Jadi Climate Leader

MEDIA DEMOKRASI, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin iklim atau climate leader.

“Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB menjadi wake up call (peringatan) bagi pemimpin dunia untuk berkolaborasi mencegah dampak perubahan iklim dengan kolaborasi negara-negara dunia secara setara dan berkeadilan tanpa dominasi dari pihak mana pun,” ucapnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Menurut Eddy, pidato Presiden Prabowo merespons secara langsung sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dalam pidatonya pada kesempatan itu menyatakan tidak percaya dengan perubahan iklim (climate change).

“Setelah pidato Presiden Trump menyampaikan bahwa climate change sebagai scam (penipuan), Presiden Prabowo langsung menyampaikan bahwa Indonesia sudah merasakan dampak langsung perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut di Jakarta,” katanya.

Eddy menilai, sikap berani Presiden Prabowo yang secara khusus bicara tentang kesadaran menghadapi perubahan iklim menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin iklim dunia.

“Pesan yang sangat kuat dan tegas dari Presiden Prabowo adalah menghadapi perubahan iklim bukan dengan slogan tetapi langkah nyata. Bahkan, Presiden menyampaikan akan berupaya mencapai target net-zero emissions (bebas emisi) lebih cepat dari yang ditargetkan pada 2060 mendatang,” tuturnya.

MPR, imbuh dia, mendukung penuh langkah Presiden Prabowo untuk melakukan transisi dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan berbasis energi terbarukan serta memberdayakan masyarakat lokal dengan pekerjaan hijau berkualitas.

Sebagai tindak lanjut dari pidato Presiden itu, Eddy pun menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) di parlemen.

“Alhamdulillah berdasarkan rapat paripurna kemarin, RUU PPI sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas untuk tahun 2026. Semoga RUU ini nantinya akan seiring sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo menghadapi dampak perubahan iklim,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Ke-80 Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York, Selasa (23/9), menegaskan dampak perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia.

Presiden Prabowo membantah dan tidak bersepakat dengan isi pidato Presiden AS Donald Trump yang tidak menerima fakta adanya perubahan iklim dan menyebutnya sebagai "greatest con job ever perpetrated on the world".

“Kami, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, di hadapan yang terhormat semua bersaksi, kami telah mengalami dampak langsung dari perubahan iklim, khususnya ancaman naiknya tinggi permukaan laut. Tinggi permukaan laut di pesisir utara ibu kota negara kami naik 5 centimeter tiap tahun. Dapat Anda bayangkan berapa tingginya dalam 10 tahun? Dalam 20 tahun?” kata Presiden.

Oleh karena itu, lanjut Prabowo, Indonesia memilih untuk menghadapi ancaman dampak perubahan iklim itu secara langsung. Tidak hanya dengan slogan, tetapi juga dengan aksi yang konkret, termasuk dengan membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa.

Di samping itu, Presiden mengatakan Indonesia juga berkomitmen memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015, dan berupaya mencapai target bebas emisi pada tahun 2060.

“Indonesia saat ini juga tegas berpindah dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan yang berbasis energi baru dan terbarukan. Mulai tahun depan, sebagian besar tambahan kapasitas listrik kami diperoleh dari pembangkit-pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan,” imbuh Kepala Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ANTARA