Satgas Pangan Kalbar Pantau Harga dan Stok Beras di Pasar

MEDIA DEMOKRASI, Pontianak - Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di wilayah Kalbar, khususnya di Kota Pontianak dan sekitarnya.

"Pemantauan ini melibatkan Satgas Pangan Gabungan, baik dari Polda Kalbar, Badan Pangan Nasional RI, inas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, serta Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kalbar," kata Satgas Pangan Bareskrim Polri, Kombes Pol Pratomo Satriawan, di Pontianak, Jumat (24/10/2025).

Dia mengatakan, pemantauan dilakukan di sejumlah pasar tradisional, distributor, dan produsen beras di wilayah Kota Pontianak. Berdasarkan hasil pengecekan, tim mendapati sebagian besar pedagang dan distributor masih menjual beras premium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp14.900 per kilogram untuk wilayah Kalimantan.

Di beberapa titik, tim menemukan harga jual beras premium mencapai Rp17.000 per kilogram, sementara di tingkat distributor dijual sekitar Rp15.700 per kilogram. Para pedagang dan distributor beralasan kenaikan harga terjadi karena biaya pembelian dari luar daerah meningkat, terutama dari Pulau Jawa, ditambah biaya ekspedisi dan tenaga buruh.

Selain itu, hasil peninjauan di salah satu produsen beras di Pontianak menunjukkan harga jual beras premium mencapai Rp16.000 per kilogram, juga di atas HET. Pihak produsen menjelaskan bahwa biaya transportasi dan logistik antar pulau menjadi faktor utama penyebab kenaikan harga.

Meski harga beras premium mengalami kenaikan, tim Satgas memastikan stok beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di Kalbar masih aman hingga akhir Oktober 2025. Beras SPHP dijual sesuai HET pemerintah, yakni Rp13.000 per kilogram, dengan pasokan yang dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pratomo Satriawan menegaskan bahwa kegiatan pemantauan ini dilakukan untuk menjaga keadilan harga dan mencegah potensi spekulasi pasar.

Kami tidak semata-mata menindak pelaku usaha, tetapi juga memberikan pembinaan dan edukasi agar rantai distribusi beras berjalan sehat dan transparan. Jika ada faktor logistik yang mempengaruhi harga, akan dibahas bersama lintas instansi," tuturnya.

Ia menambahkan, Polri dan Badan Pangan Nasional akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna menekan biaya distribusi dan memastikan harga beras tetap terkendali di seluruh wilayah Kalbar.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bayu Suseno, menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan Satgas sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

"Langkah-langkah pengawasan di lapangan akan terus dilakukan. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu kelangkaan beras, karena stok di Kalbar masih aman dan distribusi berjalan normal," kata Bayu.

Ia menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan pengawasan dan edukasi terhadap pelaku usaha agar tetap mematuhi HET yang telah ditetapkan pemerintah serta mencegah adanya praktik penimbunan atau pengambilan keuntungan berlebihan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ANTARA