Polres OKU Timur Bongkar Kasus Perdagangan Orang

MEDIA DEMOKRASI, Martapura - Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan membongkar kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan mengamankan seorang mucikari berinisial NU (40).

Kapolres OKU Timur, AKBP Adik Listiyono di Martapura, Sumsel, Kamis (23/10/2025) mengatakan bahwa tersangka warga Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur tersebut diamankan setelah terlibat praktik prostitusi terhadap dua korban berinisal DA (18) dan NH (24), warga Kabupaten Banyuasin.

Dia mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari razia rutin yang digelar oleh Unit PPA Polres OKU Timur di wilayah Kecamatan Belitang Madang Raya.

Dalam razia yang digelar pada Selasa (21/10/2025) tersebut, petugas melakukan penggerebekan di sebuah kontrakan yang terletak di Gang Mawar, Desa Tugu Harum, Kecamatan Belitang Madang Raya.

"Pada saat penggerebekan, kami menemukan dua perempuan di dalam kontrakan milik tersangka yang diduga menjadi korban eksploitasi seksual," katanya.

Hal itu diperkuat dari keterangan seorang saksi yang datang ke kontrakan milik tersangka guna memesan jasa prostitusi dengan harga Rp700 ribu untuk dua perempuan.

"Petugas Unit PPA Polres OKU Timur berhasil menggagalkan transaksi dengan mengamankan tersangka serta dua korban yang diduga telah dieksploitasi," tegasnya.

Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya uang tunai sebesar Rp700 ribu, satu unit telepon genggam, dan beberapa potong pakaian milik korban.

Tersangka NU sendiri akan dijerat dengan Pasal 11 Jo Pasal 2 dan/atau Pasal 12 Jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600 juta.

"Kami terus melakukan upaya pencegahan TPPO dan akan menindak tegas segala bentuk praktik perdagangan manusia di wilayah hukum Polres OKU Timur," tegas Kapolres.

Dia menambahkan, dalam penanganan kasus perdagangan orang pihaknya membentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO untuk mengantisipasi perdagangan manusia di wilayah itu.

Pembentukan satgas ini menindaklanjuti maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah korban mencapai ribuan orang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ANTARA