Gubernur Kalbar Tekankan OPD Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

MEDIA DEMOKRASI, Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar dengan menekankan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah daerah itu untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Pertemuan hari ini untuk membahas hasil pemeriksaan terkait lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan belanja daerah. Temuan serta rekomendasi BPK menjadi dorongan bagi Pemprov Kalbar untuk melakukan perbaikan dan memperkuat akuntabilitas," kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam exit meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, di Pontianak, Selasa (23/9/2025).

Gubernur meminta seluruh OPD setempat untuk mendalami catatan hasil pemeriksaan agar kelemahan yang ada agar bisa segera dibenahi.

"Jangan ada yang menunda, apalagi mengabaikan permintaan tim pemeriksa. Pemeriksaan ini bukan semata evaluasi, tapi kesempatan bagi kita membuktikan komitmen terhadap transparansi dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik," katanya.

Dia juga mengingatkan agar tindak lanjut rekomendasi BPK tidak hanya dipenuhi secara formal, melainkan benar-benar diinternalisasikan dalam tata kelola sehari-hari.

"Saya yakin dengan kerja sama solid antara BPK dan Pemprov Kalbar, kita mampu memperkuat pondasi pembangunan, menjaga integritas pengelolaan keuangan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Ria Norsan menekankan agar seluruh kepala OPD bersikap proaktif, terbuka, dan kooperatif dalam memberikan data serta dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.

"Hal ini akan mempermudah BPK dalam melaksanakan tugasnya dan mempercepat proses perbaikan tata kelola keuangan kita," kata dia.

Melalui sinergi antara Pemprov Kalbar dan BPK, Ria Norsan berharap terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Komitmen ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang optimal demi kesejahteraan masyarakat Kalbar," katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ANTARA