Pemkab Bengkayang Tetapkan Anggaran Perubahan Sebesar Rp1,184 Triliun

MEDIA DEMOKRASI, Bengkayang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang bersama DPRD Kabupaten Bengkayang menetapkan anggaran perubahan Tahun 2025 sebesar Rp1,184 triliun.

Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Bengkayang, Rabu (17/9/2025).

"Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan bersama antara eksekutif dan legislatif," kata Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis.

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan konstruktif, dan dukungan penuh dalam proses pembahasan perubahan KUA–PPAS 2025 hingga tercapai kesepakatan.

Menurut dia, dinamika pembangunan nasional maupun daerah saat ini berkembang sangat cepat dan menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian. Terlebih, pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan prioritas nasional di daerah.

“Seluruh perubahan rincian belanja daerah yang kami ajukan telah dirancang secara cermat agar selaras dengan arahan pemerintah pusat. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Darwis.

Ia menekankan bahwa pembahasan bersama DPRD berlangsung dengan baik dan menghasilkan kesepahaman yang mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan. Penyesuaian anggaran disusun secara proporsional dan rasional, meskipun keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan.

Bupati menambahkan, perubahan KUA dan PPAS ini menjadi dasar penting penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025 yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Daerah. Mengingat jadwal pembahasan yang relatif singkat, ia meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti dengan menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2025 wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 September 2025. Karena itu, perangkat daerah harus bekerja cepat menyesuaikan dokumen perencanaan sesuai dengan pagu indikatif yang sudah ditetapkan,” katanya.

Dengan disepakatinya perubahan anggaran sebesar Rp1,184 triliun tersebut, dia berharap mampu menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memperkuat program pembangunan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Wakil ketua DPRD kabupaten Bengkayang Esidorus berharap, ditengah keterbatasan dan efisiensi anggaran dapat digunakan semaksimal mungkin demi untuk membangun Bengkayang dan perangkat daerah dapat menyerapkan anggaran dengan baik.

"Ditengah keterbatasan kita tetap menyusun APBD semaksimal mungkin untuk menjawab persoalan daerah dan alokasi anggaran yang pro rakyat," ujarnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ANTARA