Polda Kalsel Gagas Pembentukan Komite Mediasi Tangani Sengketa Medis

MEDIA DEMOKRASI, Banjarmasin - Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggagas pembentukan komite mediasi internal rumah sakit untuk menangani sengketa medis di luar pengadilan atau melalui keadilan restoratif.

"Jadi, kedepannya melalui komite ini bisa menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan seperti mediasi dan arbitrase yang lebih mengedepankan win-win solution," kata Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Kalsel Komisaris Besar Polisi dr Muhammad El Yandiko di Banjarmasin, Rabu (17/9/2025).

Komite mediasi internal ini diawali penerapannya di Rumah Sakit Bhayangkara, Banjarmasin. Rencananya atas petunjuk Kapolda Kalsel Inspektur Jenderal Polisi Rosyanto Yudha Hermawan, komite ini bisa dikembangkan penerapannya di Rumah Sakit Bhayangkara seluruh Indonesia.

Menurut ia, Polda Kalsel menjadi percontohan bagi polda lainnya dalam pembentukan komite mediasi internal di Rumah Sakit Bhayangkara dan rumah sakit umum lainnya.

Wadah khusus penyelesaian sengketa medis di Indonesia ini untuk memastikan penanganan yang adil bagi pasien dan tenaga medis.

"Tentunya dengan keputusan Kepala Pusdokkes Mabes Polri dan dukungan Kapolda serta Wakapolda Kalsel dan para pejabat utama," ujar Yandiko.

Gagasan pembentukan komite mediasi internal rumah sakit itu mendapat apresiasi dari Ketua Asosiasi Mediator dan Kesehatan Indonesia (Amkesi) Banjarmasin Machli Riyadi.

Menurut ia, inovasi ini sangat dibutuhkan oleh rumah sakit di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai Pasal 306 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang memerintahkan penyelesaian secara keadilan restoratif jika dalam hubungan hukum antara tenaga medis, tenaga kesehatan, dan rumah sakit ada sengketa atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

Machli mengatakan rumah sakit sangat rawan dengan konflik, baik itu mispersepsi, komunikasi yang tidak efektif, maupun hal-hal dugaan malapraktik. Selama ini, peristiwa tersebut selalu dibawa ke ranah hukum sehingga membuat konflik berkepanjangan.

"Rencananya semua organisasi profesi medis akan kita rangkul, seperti IDI, PDGI, PPNI, dan IBI," katanya.

Machli menambahkan bahwa Amkesi merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi mediator nonhakim serta telah diakreditasi Mahkamah Agung. Lembaga ini berperan dalam menghasilkan mediator profesional yang dapat membantu menyelesaikan sengketa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ANTARA