MEDIA DEMOKRASI, Jakarta - Berbagai kasus terus mencoreng sepakbola Indonesia. Terkini, soal hak siar yang berpotensi jadi masalah hukum.
Lawyer kondang, Hotman Paris Hutapea, selaku kuasa hukum PT MNC Vision Network, seperti dirilis media grup mereka, menyebut adanya ketidak-wajaran dalam kontrak hak siar eksklusif dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB).
Nilai awal Rp 20 miliar, belakangan menggelembung jadi Rp 39 miliar. Itu pun telah dibayar lunas oleh MNC. Menurut Hotman, kasus jadi rumit saat PT LIB mengaku hanya menerima Rp 14 miliar dari MNC.
“Ada ketidakwajaran, dugaan ketidak wajaran masalah keuangan yang sangat aneh dalam PT LIB, di mana kuasa hukum mereka, Harry Ponto, mengatakan bahwa LIB hanya menerima uang Rp 14 miliar dari PT MNC Vision Network Tbk,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/12/2021).
Pihak MNC pada 6 September 2021 telah bersurat ke PT LIB, berisi pemberitahuan telah membayar hak siar liga Rp 39 miliar ke Dirut PT LIB.
"Pada surat balsan tertanggal 7 September 2021, Dirut PT LIB mengakui bahwa benar telah menerima uang sebesar itu,” ucap Hotman. “Sehingga pertanyaan kemana itu uang? Ini suratnya ada di depan saya."
Pada surat MNC (6/9/2021) pihak MNC menguraikan ada 5 kali pengiriman uang ke PT LIB, 3 kali dalam dolar Singapura dan 2 kali dalam bentuk rupiah. Totalnya kurang lebih Rp 39 miliar.
Setor Rp 39 miliar, namun diakui PT LIB hanya Rp 14 miliar. “Berarti ada selisih sebesar Rp 25 miliar. Wah ke mana perginya ini uang?" ucap Hotman, yang segera menyiapkan langkah hukum baik perdata maupun pidana.
Sebelum liga dimulai, kisruh hak siar sempat mencuat. Termasuk dugaan bagi-bagi fee untuk beberapa oknum yang selama ini dikenal sebagai jaringan mafia sepakbola Indonesia.
Kasus ini melengkapi wajah bopeng sepakbola Indonesia yang sebelumnya ramai oleh kasus pengaturan skor, wasit suap, tawuran dalam lapangan, dan lain-lain.
Akankah kasus-kasus itu bisa mendorong pemilik suara meminta digelarnya Kongres Luar Biasa? Di kalangan pengamat dan netizen, dorongan KLB kerap disuarakan.
PSSI Aman
"Kecil kemungkinan. Separah dan sebanyak apapun kasus yang ada di tubuh PSSI, tak cukup kuat untuk mendorong adanya KLB. Kecual, jika sudah menyangkut presiden. KLB bisa digelar kapan saja," komentar Sarman El Hakim ketika dihubungi Sigit Nugroho dari Media Demokrasi, Rabu (8/12/2021) lewat telepon.

Sarman yang dikenal sebagai Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) itu, selama Ini getol mengkritisi PSSI. Namun ia dulu juga rajin mengkampanyekan Indonesia jadi host alternatif tuan rumah Piala Dunia.
"Para oknum ini sudah berpengalaman bermain dalam sepakbola Indonesia, apalagi berkelompok. Terlalu kuat. FIFA pun tidak terlalu peduli pada federasi yang tak punya kantor dan program yang jelas," lanjut Sarman.
Intinya, menurut Sarman, para penguasa PSSI sejauh ini akan tetap aman.
Jalan G Obos IX No. 26 Kota Palangka Raya
081351921771
mediademokrasi@gmail.com
Copyright © 2020 Media Demokrasi All rights reserved. | Redaksi | Pedoman Media Cyber | Disclimer